MEKARKAN LUWU TENGAH
Gabungan Mahasiswa menamakan diri Aliansi Wija To Luwu hadang Rombongan Bupati Luwu dan Gubernur Sulawesi Selatan saat melintas di jalan trans Sulawesi Perbatasan Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Rombongan tersebut sempat berhenti saat dihadang oleh pengujuk rasa namun yang turn dan ada hanyalah rombongan Bupati Luwu. Wakil Jendral Lapangan (Wajendlap) Deny Rahman mengatakan aksi ini dilakukan untuk mendesak Menteri dalam negeri untuk mencabut Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mekarkan Luwu Tengah menjadi kabupaten. "Kami mengharamkan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menginjakkan kakinya di Tana Luwu sebelum terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah,” kata Deny Rahman saat dikonfirmasi di lokasi, Selasa (19/11/2019). Bupati Luwu, Basmin Mattayang yang turun menemui pengunjuk rasa mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melengkapi berkasnya dan tidak lagi menuntut moratorium dicabut tetapi meminta perlakuan khusus. “Kita minta supaya ada perlakuan khusus, insha Allah saya punya tanggung jawab bersama wakil bupati Luwu Syukur Bijak, kami sudah janji bahwa Luwu Tengah itu harga mati yang penting semua berdiri di belakang saya,” Ucap Bsmin di hadapan pengunjuk rasa. Menurut Basmin dalam memekearkan Kabupaten Luwu Tengah perlu diwaspadai adanya orang yang mau menang sendiri disaat kita berbuat. “Jadi orang yang mau menang sendiri itu begitu melihat ada peluang, dia maju mau menang sendiri padahal inikan urusan kita bersama,” ujarnya. Basmin mengharapkan kepada pengunjuk rasa untuk tetap memberikan mandatnya agar perjuangan Kabupaten Luwu Tengah tetap diperjuangkan. “Berikan mandat pada kami insha Allah kami akan bicara khusus dengan gubernur, kita mash mau lengkapi berkasnya, kita bikin ulang berkas baru. Saya ini adalah deklarator Luwu Tengah jadi itukan utang saya,” jelas Basmin.
